Revisi RTRW Demak 20 Tahun ke Depan Dibahas, Penanganan Rob dan Giant Sea Wall Jadi Sorotan

Demak, Matapadma– Pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinpu Taru) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) pertama terkait revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk jangka waktu 20 tahun ke depan.

Dalam forum tersebut, berbagai masukan disampaikan oleh konsultan, masyarakat, hingga anggota dewan. Pemerintah menegaskan bahwa proses penyusunan RTRW tidak berhenti pada forum ini, melainkan akan terus terbuka terhadap saran dan perbaikan ke depan.

“Pertemuan ini bukan akhir, masih ada masukan-masukan lanjutan untuk menyempurnakan RTRW yang kita rancang bagi generasi 20 tahun mendatang,” ujar Bupati Demak, Eisti’anah, usai mengikuti konsultasi publik di Gedung Bina Praja Demak, Rabu (6-05-2026).

Ia menyampaikan, salah satu isu yang mencuat dalam diskusi adalah penanganan rob, khususnya terkait kebutuhan kolam retensi sebagai penampungan air. Selain itu, konsep pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall juga mulai dibahas, meski masih dalam tahap kajian di tingkat pusat.

Eisti’anah mengakui bahwa proyek Giant Sea Wall membutuhkan anggaran sangat besar sehingga berada di luar kapasitas pembiayaan daerah. Program tersebut saat ini menjadi fokus pemerintah pusat, terutama untuk wilayah pantai utara (Pantura), termasuk Demak.

Sidak di Pasar Bintoro, Wagub Jateng Soroti Kenaikan Harga Minyakita Jelang Idul Fitri

“Informasinya direncanakan akhir tahun. Harapannya tidak hanya seremoni, tetapi benar-benar langsung masuk tahap pembangunan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Untuk jangka pendek lima tahun ke depan, lanjutnya, Pemkab Demak akan memprioritaskan pengembangan kawasan perkotaan guna mendukung pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan penghubung dan normalisasi sungai.

Namun, untuk normalisasi sungai besar, pemerintah daerah menyebut adanya keterbatasan kewenangan dan anggaran. Oleh karena itu, fokus akan diarahkan pada penanganan sungai-sungai tersier yang lebih kecil namun berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat.

“Kami akan lebih mengutamakan penanganan sungai tersier sesuai kondisi lapangan dan urgensi kebutuhan masyarakat, meskipun sifatnya parsial,” tambahnya.

Sementara itu, konsultan perencana RTRW Demak dari PT Arsigen, Radityo Wahyu Hermawan, memaparkan lima poin utama yang dibahas dalam revisi RTRW. Pertama, identifikasi isu strategis tata ruang Demak. Kedua, penetapan tujuan pembangunan 20 tahun ke depan yang diarahkan menjadikan Demak sebagai kawasan lumbung pangan dan industri. Ketiga, penataan struktur ruang agar wilayah Demak lebih terhubung. Keempat, pembagian pola ruang antara kawasan budidaya dan kawasan lindung yang berkaitan dengan perizinan. Kelima, penetapan kawasan strategis yang akan diprioritaskan selama dua dekade.

Fokus utama perhatian tertuju pada Kecamatan Sayung yang selama ini terdampak rob parah. Berdasarkan kajian, permasalahan di wilayah tersebut dinilai tidak akan tuntas tanpa pembangunan tanggul laut.

Jelang May Day, Buruh Demak Ajukan Enam Tuntutan, Desak DPRD Sampaikan ke Pusat

“Di sisi darat, pembangunan Hybrid Sea Wall yang sudah dimulai akan dilanjutkan dan diperpanjang hingga Wedung. Sementara di sisi laut akan dibangun Giant Sea Wall. Nantinya Sayung akan menjadi kawasan kering dengan danau air tawar baru di belakang tanggul laut,” jelas Radityo.

Ia juga menyebutkan bahwa pembangunan di Demak saat ini masih menghadapi kendala karena banyak kewenangan berada di luar pemerintah kabupaten. Salah satunya penanganan sungai yang menjadi wewenang Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), sehingga Pemkab tidak bisa leluasa bergerak saat terjadi banjir.

“Provinsi harus berperan mengoordinasikan penanganan drainase berbasis daerah aliran sungai (DAS), karena hulunya berada di luar wilayah kita. Demak tidak mungkin menyelesaikannya sendiri,” ujarnya.

Selain itu, Radityo mengingatkan adanya dampak pembangunan Pelabuhan Semarang yang berpotensi memperparah abrasi di pesisir Demak. Oleh karena itu, koordinasi lintas wilayah serta dukungan pemerintah provinsi dinilai sangat krusial dalam penanganan masalah tersebut.

Baca Juga: Pemkab Demak Gelar Pisowanan ke Kadilangu Jelang Grebeg Besar Idul Adha

Kunjungi Youtube: Matapadma