Demak, Matapadma — Pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) agar semakin mudah diakses seluruh lapisan masyarakat. Salah satu langkahnya melalui implementasi pelayanan adminduk di tingkat desa serta percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Bupati Demak Eisti’anah menyampaikan, dokumen kependudukan bukan sekadar kelengkapan administrasi, melainkan dasar penting bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai layanan pemerintah, mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial hingga pelayanan publik lainnya.
Menurutnya, pelayanan adminduk harus menjangkau seluruh masyarakat tanpa terkecuali, baik di wilayah perkotaan maupun pelosok Kabupaten Demak.
“Seluruh masyarakat Demak, baik yang berada di wilayah Jragung, Mranggen, Karanganyar, Bonang, Wedung, Kebonagung maupun wilayah lainnya, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan,” ujar Eisti’anah saat memberikan sambutan pada Festival Gerakan Demak Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (Gadis Ideal) di Pendopo Satya Bhakti Praja Demak, Kamis (11/11/2026).
Eisti’anah berharap gerakan aktivasi IKD dapat dilaksanakan secara masif, terarah, dan berkelanjutan.
Ia menegaskan, digitalisasi pelayanan publik tidak boleh hanya menjadi program di atas kertas. Masyarakat harus benar-benar memahami, memiliki, serta mampu memanfaatkan IKD dalam kehidupan sehari-hari.
Selain mempermudah akses layanan, data kependudukan yang akurat dan terintegrasi juga menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan, menetapkan kebijakan, serta memastikan program-program pemerintah berjalan tepat sasaran.
Bupati juga menyoroti pentingnya sinergi aktivasi IKD dengan program digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos). Menurutnya, masyarakat yang menjadi agen Perlinsos diharapkan turut mengaktifkan IKD pada perangkat gawai masing-masing.
Ia meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) bersama perangkat daerah terkait untuk terus mendorong masyarakat melakukan aktivasi IKD.
Namun demikian, Bupati mengingatkan, aktivasi IKD tidak secara otomatis menjadikan seseorang sebagai penerima bantuan sosial. Penetapan penerima bantuan tetap harus memenuhi persyaratan dan kriteria sesuai ketentuan masing-masing program.
Untuk mempercepat pelaksanaannya, Bupati meminta seluruh pihak, mulai dari perangkat daerah, camat, kepala desa, lurah, hingga RT dan RW, agar aktif melakukan sosialisasi dan pelayanan jemput bola.
“Kita jangan hanya menunggu masyarakat datang, tetapi harus aktif turun ke lapangan. Lakukan sosialisasi, pendampingan, serta fasilitasi aktivasi IKD di wilayah masing-masing,” tegasnya.
Ia juga mendorong pemerintah desa dan kecamatan untuk berkolaborasi menjangkau masyarakat hingga tingkat dukuh, RW, dan RT dengan melibatkan Dindukcapil serta Dinas Sosial.
Bupati turut berharap program Demak Ngantor Desa dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperluas jangkauan pelayanan. Melalui kegiatan tersebut, pelayanan adminduk dan pendampingan aktivasi IKD diharapkan tidak hanya menyasar satu desa, tetapi dapat menjangkau masyarakat dalam satu kecamatan.
Lebih lanjut, Bupati meminta Dindukcapil melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan aktivasi IKD. Dengan demikian, capaian program dapat terukur dan berbagai kendala yang ditemukan di lapangan dapat segera ditangani.
“Seluruh perangkat daerah harus mendukung percepatan aktivasi IKD sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Para camat dan kepala desa juga diharapkan menjadi penggerak utama di wilayahnya,” tambahnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Demak Agus Herawan menyampaikan, pihaknya akan terus menggencarkan sosialisasi IKD kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan Perlinsos dan bimbingan teknis bagi petugas desa.
Kades Tedunan: Demang Ngantor Desa Jadi Sejarah, Semua Pelayanan Dibawa ke Desa
Ia mengatakan, program Perlinsos sangat membantu percepatan aktivasi IKD. Pasalnya, untuk menjadi agen Perlinsos, masyarakat diwajibkan mengaktifkan IKD terlebih dahulu.
“Kami terbantu dengan adanya program Perlinsos, ini sangat membantu sekali karena untuk menjadi agen Perlinsos kemarin itu harus aktivasi IKD,” ujarnya.
Sesuai Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2025 tentang Administrasi Kependudukan di Desa, IKD harus dikenalkan kepada masyarakat. Ke depan, dokumen kependudukan tidak lagi harus dibawa dalam bentuk cetak, cukup melalui telepon genggam.
Melalui IKD, masyarakat yang kehilangan dokumen seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), dan akta kelahiran bisa langsung mencetak kembali secara gratis melalui Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) tanpa melalui calo.
Ia juga menjelaskan, jika kehilangan KTP saat berada di luar Jawa, cukup menunjukkan IKD di Dukcapil setempat untuk mencetak KTP baru tanpa surat kehilangan. Namun untuk saat ini, pencetakan KTP melalui ADM belum bisa dilakukan karena masih dikunci oleh pemerintah pusat. Pencetakan yang sudah bisa dilakukan baru untuk KK, KIA, dan akta kelahiran.
Untuk mendekatkan pelayanan, Dukcapil berencana memperbanyak ADM di kecamatan dan tempat pelayanan publik. Dukcapil juga akan melakukan bimbingan teknis kepada petugas desa agar mereka bisa membantu sosialisasi IKD di desanya masing-masing.
Hingga saat ini, capaian aktivasi IKD di Kabupaten Demak baru mencapai 10,11 persen. Kendala utamanya adalah masih banyak warga yang tidak memiliki HP.
“IKD kita, aktivasi IKD kita sudah lumayan, walaupun masih sedikit. Ini baru 10,11 persen. Jadi ini kadang-kadang terkendala dengan warga kita yang tidak punya HP,” terangnya.
Baca Juga: Atasi 6.353 Anak Tidak Sekolah, Pemkab Demak Canangkan Gardu Teladan
Kunjungi Youtube: Matapadma
