Jakarta, Matapadma – Tentara Nasional Indonesia dinobatkan sebagai institusi negara dengan tingkat kepercayaan publik tertinggi dalam laporan riset survei Adidaya Institute yang dirilis di Jakarta hingga Senin (19/10/2026).
Riset nasional yang memotret persepsi publik atas dua tahun jalannya kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tersebut dilaksanakan di 38 provinsi dengan melibatkan 1.240 responden dari basis Daftar Pemilih Tetap melalui metode penarikan sampel acak bersistem pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Lembaga survei Adidaya Institute mencatat sebanyak 81 persen responden menyatakan menaruh kepercayaan penuh terhadap profesionalisme TNI, mengungguli lembaga Kepresidenan yang meraih 76 persen serta Badan Pengawas Pemilihan Umum di angka 74 persen.
Kementan dan Kemenko PM Percepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pertanian
Direktur Riset Adidaya Institute memaparkan bahwa secara makro sebanyak 60,3 persen masyarakat Indonesia mengaku puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, didukung stabilitas kondisi perpolitikan nasional yang dinilai kondusif oleh 53,5 persen responden.
Pada klaster pimpinan lembaga penegak hukum, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setyo Budiyanto menempati posisi puncak penilaian kinerja terbaik dengan perolehan 32,8 persen, disusul Jaksa Agung ST Burhanuddin sebesar 28,5 persen dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebesar 23,3 persen.
Sementara itu, evaluasi terhadap jajaran pembantu presiden di Kabinet Merah Putih menempatkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai figur menteri dengan kinerja paling memuaskan publik, mendulang dukungan 13,5 persen dari total responden survei.
Posisi menteri berkinerja terbaik berikutnya ditempati oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dengan raihan apresiasi publik sebesar 11,6 persen, diikuti Menteri Agama Nasaruddin Umar yang mengamankan 10,8 persen dukungan responden nasional.
Tingginya penerimaan publik terhadap sektor pertanian dinilai erat kaitannya dengan agresivitas kementerian dalam mengawal program cetak sawah rakyat, ketersediaan pupuk subsidi tepat waktu, serta stabilitas produksi komoditas pangan pokok di berbagai pelosok Tanah Air.
Hasil survei berkala ini diharapkan menjadi kompas objektif bagi kementerian dan lembaga negara dalam mengevaluasi implementasi program prioritas nasional, memperkuat integritas birokrasi, serta mempercepat perbaikan taraf kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.
Baca Juga: WFH ASN Jember Diberlakukan Pemkab Imbas Kendala Pasokan BBM
Kunjungi Youtube: Matapadma
Hari ini : 821
Bulan ini : 17244
Tahun ini : 36576
Total Kunjungan : 90724
Who's Online : 8