Menko Muhaimin Sebut Sekolah Rakyat Jadi Strategi Memutus Kemiskinan Ekstrem

Bekasi, Matapadma – Pemerintah terus mempercepat perluasan program Sekolah Rakyat sebagai instrumen utama pemberdayaan masyarakat guna memutus mata rantai kemiskinan ekstrem lintas generasi di berbagai daerah hingga Senin (19/10/2026).

Hingga memasuki triwulan akhir tahun ini, tercatat hampir 15 ribu peserta didik dari keluarga prasejahtera telah menikmati fasilitas pendidikan berasrama tanpa dipungut biaya. Skema pembinaan komprehensif tersebut sengaja dirancang guna menjangkau kelompok masyarakat miskin ekstrem yang selama ini kerap terlewat dari jangkauan intervensi kebijakan umum negara.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar program bantuan pendidikan formal biasa, melainkan cetak biru transformasi sosial yang digagas langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Kemnaker Buka Tiga Saluran Layanan Bantuan untuk Permudah Pelaporan WLKP Perusahaan

“Hari ini kita semua telah menyaksikan Sekolah Rakyat yang didesain sejak awal benar-benar menjangkau masyarakat miskin, terutama yang tidak terjangkau kebijakan, the invisible people,” kata Muhaimin saat menghadiri agenda di Sekolah Rakyat Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Ia mengungkapkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak boleh hanya diukur dari angka partisipasi belajar di dalam kelas, melainkan harus dibuktikan lewat jaminan masa depan lulusan dalam mengakses pendidikan tinggi maupun pasar kerja profesional.

Tabrakan Truk di Cawang Ganggu Belasan Rute Bus Transjakarta pada Jam Sibuk

“Sekolah Rakyat hari ini telah hadir mewarnai dan memberi inspirasi kita semua untuk terus meletakkan pendidikan sebagai pemutus mata rantai kemiskinan, membawa masa depan yang lebih baik dan insyaallah membawa kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyampaikan bahwa kementeriannya terus menyempurnakan integrasi pendataan penerima manfaat melalui basis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Langkah verifikasi lapangan secara ketat diberlakukan agar setiap kuota asrama benar-benar dinikmati oleh anak-anak yang menyandang status ekonomi rentan.

Ia menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektoral yang melibatkan 47 kementerian dan lembaga negara di bawah koordinasi Kemenko PM menjadi fondasi vital untuk memastikan keterpaduan bantuan sosial, fasilitas kesehatan, dan pelatihan keterampilan vokasi bagi keluarga siswa.

Pemerintah menargetkan perluasan jaringan Sekolah Rakyat ke depan mampu menyentuh jutaan keluarga rentan, sehingga anak-anak dari pelosok daerah dapat tumbuh menjadi generasi mandiri yang mengangkat martabat ekonomi keluarganya secara berkelanjutan.

Baca Juga:  BGN Copot Korwil SPPG Purwakarta dan Gelar Sidang Etik Terkait Kekerasan di KPPG Bogor

Kunjungi Youtube: Matapadma