Demak, Matapadma — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna ke-39 Masa Sidang Ketiga Tahun 2026.
Rapat dengan agenda Persetujuan Bersama antara Bupati Demak dan DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027 tersebut berlangsung di Gedung Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak, Jumat (13/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Demak, Zayinul Fata, dan dihadiri Bupati Demak Eisti’anah, Wakil Bupati Demak Muhammad Badruddin, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Demak.
Persetujuan bersama tersebut menjadi tahapan penting dalam proses penetapan APBD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Demak Eisti’anah menyampaikan bahwa proses penyusunan hingga persetujuan bersama Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 telah mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengamanatkan bahwa kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran,” ungkap Eisti’anah.
Ia menjelaskan, Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 sebelumnya telah disampaikan kepada DPRD untuk dibahas bersama Badan Anggaran dan komisi-komisi DPRD Kabupaten Demak. Dalam proses pembahasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Demak juga melakukan penyesuaian menyusul terbitnya Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-95/PK/2026 tentang Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2027.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Evaluasi tersebut bertujuan memastikan adanya keselarasan antara kebijakan Pemerintah Kabupaten Demak dengan kebijakan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Selain itu, evaluasi juga dilakukan untuk memastikan APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maupun peraturan daerah lainnya.
Cegah Hoaks di Medsos, Polres Demak Ajak Ulama Gaungkan Tabayun
Bupati berharap proses evaluasi dapat berjalan lancar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang APBD Tahun Anggaran 2027 dan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2027 dapat segera dilaksanakan.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga mengingatkan seluruh pimpinan perangkat daerah selaku pengguna anggaran agar mempersiapkan segala kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan sejak dini. Dengan demikian, pada awal tahun anggaran 2027, seluruh kegiatan dapat segera dilaksanakan tanpa mengalami keterlambatan.
“Persiapan sejak awal sangat penting untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga berbagai upaya pembangunan dalam rangka mewujudkan Demak semakin bermartabat, maju, dan sejahtera dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pesannya.
Selain itu, Bupati menekankan agar seluruh perangkat daerah melaksanakan kegiatan secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Pengelolaan serta penyerapan anggaran juga harus dilakukan secara optimal dan terukur, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran.
Baca Juga: Bupati Demak Dorong Percepatan Aktivasi IKD dan Pelayanan Adminduk hingga Tingkat Desa
Kunjungi Youtube: Matapadma
