Demak, Matapadma — Wakil Bupati Demak, Muhammad Badruddin, menyampaikan jawaban Bupati Demak atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap dua Raperda usulan Bupati Demak, yakni Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Demak Tahun 2026-2046 dan Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang.
Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-44 Masa Sidang Ketiga Tahun 2026 yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Demak, Zayinul Fata, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak, Kamis (19/11/2026).
Dalam rapat paripurna sebelumnya, sejumlah fraksi menyampaikan pandangan umum dan meminta penjelasan pemerintah daerah terkait arah pembangunan industri Demak 20 tahun ke depan.
Fraksi Demokrasi Pembangunan Sejahtera menyoroti strategi pemerintah daerah dalam mendorong industri Demak agar naik kelas, sekaligus membuka peluang bagi UMKM lokal untuk masuk dalam rantai pasok industri besar. Fraksi tersebut juga meminta pemerintah memastikan peningkatan penyerapan tenaga kerja dapat terukur selama 20 tahun ke depan.
Bupati Demak Sampaikan Pandangan Umum terhadap Dua Raperda Inisiatif DPRD
Menanggapi hal tersebut, Badruddin menjelaskan, Pemkab Demak telah menyiapkan sejumlah strategi untuk memperkuat Industri Kecil dan Menengah (IKM).
Di antaranya melalui pembinaan perizinan berusaha sektor perindustrian, fasilitasi sertifikasi produk, serta pengembangan kemitraan antara IKM dengan industri besar agar IKM lokal bisa naik kelas.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan membuka akses pembiayaan dan dukungan permodalan bagi pelaku IKM. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui pelatihan soft skill, diversifikasi produk, hingga program magang.
“Perluasan pasar juga menjadi perhatian, di antaranya melalui program pemasaran IKM dan pemanfaatan pemasaran secara online,” jelasnya.
Sementara itu, Fraksi NasDem memberikan perhatian terhadap aspek lingkungan dalam pengembangan kawasan industri. Fraksi NasDem menekankan pentingnya kesiapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sistem pengelolaan limbah industri, serta perlindungan alam agar pertumbuhan sektor industri tidak berdampak pada kerusakan ekosistem.
Menjawab hal itu, Badruddin menjelaskan bahwa proses persiapan perizinan lingkungan telah didukung melalui aplikasi AMDALnet yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA).
Melalui sistem tersebut, setiap rencana usaha atau kegiatan akan dinilai berdasarkan tingkat risiko dan potensi dampak lingkungannya. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah parameter, mulai dari kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), skala atau besaran kegiatan, hingga lokasi usaha.
“Melalui proses ini, sistem digital AMDALnet, Kementerian Lingkungan Hidup akan menilai parameter seperti kode KBLI, skala atau besaran kegiatan, dan lokasi. Proses ini untuk mengarahkan pelaku usaha ke salah satu kategori yaitu AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL untuk mencegah dan mengendalikan kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup akibat suatu usaha atau kegiatan,” jelasnya.
Menurutnya, mekanisme tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mencegah dan mengendalikan pencemaran maupun kerusakan lingkungan akibat aktivitas usaha dan kegiatan industri.
Pemerintah daerah berharap Raperda RPIK Demak 2026-2046 dapat menjadi pedoman dalam mengembangkan sektor industri yang berdaya saing, mampu menyerap tenaga kerja, serta tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Baca Juga: Bupati Demak Dorong Percepatan Aktivasi IKD dan Pelayanan Adminduk hingga Tingkat Desa
Kunjungi Youtube: Matapadma

