Demak, Matapadma– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) terus berinovasi dalam penanganan kawasan terdampak rob. Salah satu langkah konkret yang kini dijalankan adalah pembangunan rumah apung dan rumah amfibi sebagai pilot project untuk hunian adaptif di wilayah pesisir.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkim Demak, Agus Wahyono, menjelaskan bahwa program ini mulai berjalan sejak 2024 dan terus dievaluasi bersama kalangan akademisi.
“Pada 2024 kami lakukan evaluasi bersama beberapa universitas, seperti Unisbank, Universitas Palangka Raya, dan Unika Soegijapranata. Tahun 2025 ini, kami bekerja sama dengan Yayasan Disiplin Indonesia (YSI) untuk membangun dua rumah: satu rumah apung di Desa Timbulsloko dan satu rumah amfibi di Desa Surodadi,” terang Agus saat kegiatan pameran perumahan di Sport Centere Demak Istimewa, Jum’at- (24-10-2025).
Masjid Agung Demak Menuju Warisan Budaya Dunia: Tahapan Proses dan Dampaknya bagi Masyarakat
Ia menyebutkan bahwa hingga saat ini total sudah enam unit rumah apung berhasil dibangun. Setelah dua rumah bersama YSI, pihaknya juga menggandeng Bank Jateng Pusat untuk membangun tiga unit tambahan di Desa Timbulsloko.
“Setiap rumah apung menelan biaya sekitar Rp100 juta. Pemerintah daerah memberikan subsidi Rp50 juta, dan Bank Jateng menambah Rp50 juta,” jelasnya.
Tahun ini, kata dia, Dinas Perkim berencana menambah 10 unit rumah apung baru di lokasi yang sama. Program tersebut diharapkan mampu menjadi solusi hunian berkelanjutan bagi warga yang selama ini terdampak banjir rob di wilayah pesisir utara Demak.
Agus menyampaikan, meski berjalan baik, pembangunan rumah apung tidak lepas dari sejumlah kendala di lapangan. Menurut Agus, tantangan terbesar adalah kondisi lokasi yang terisolasi serta keterbatasan swadaya masyarakat penerima bantuan.
Siswanto Kembali Pimpin DPD II Partai Golkar Demak Periode 2025–2030
“Masyarakat yang kami bantu mayoritas kurang mampu, jadi tidak bisa swadaya. Selain itu, akses menuju lokasi juga sulit dan teknologi rumah apung ini tergolong baru, sehingga butuh perhatian dan pendampingan teknis khusus,” ujarnya.
Menanggapi isu pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Agus mengakui hal itu bisa berdampak terhadap kelanjutan program.
“Kalau memang ada pengurangan TKD, kemungkinan akan berpengaruh. Tapi kami berharap program ini tetap berlanjut, karena kebutuhan masyarakat di Timbulsloko sangat mendesak. Ini juga menjadi prioritas Bupati Demak,” tegasnya.
Baca Juga : Pemkab Demak dan Kementerian Sosial Salurkan Bantuan untuk Difabel dan Anak Stunting
Kunjungi Youtube : Matapadma
Hari ini : 233
Bulan ini : 11504
Tahun ini : 91241
Total Kunjungan : 392222
Who's Online : 3