Demak, Matapadma — Pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) terus memperkuat kesadaran politik masyarakat dengan melibatkan pengurus PKK desa dari seluruh kecamatan se-Kabupaten Demak.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pendidikan Politik dalam Upaya Meningkatkan Demokrasi bertema “Partisipasi Politik Inklusif untuk Semua” yang digelar bersama Yayasan Bina Insan Cendekia Kabupaten Demak, Rabu (4/11/2026).
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Bupati Demak, Eisti’anah, tersebut berlangsung di Ballroom Wakil Bupati Demak. Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber, yakni Ketua Yayasan Bina Insan Cendekia Kabupaten Demak, Achmad Ghufron, serta Praktisi Humas dan Digital Marketing PKU Muhammadiyah, Rachma Febyola.
Bupati Demak Sampaikan Pandangan Umum terhadap Dua Raperda Inisiatif DPRD
Pemilihan pengurus PKK sebagai peserta dinilai strategis, karena PKK merupakan organisasi yang bersentuhan langsung dengan keluarga dan masyarakat di tingkat desa. Diharapkan, setelah mengikuti pendidikan politik, para pengurus PKK dapat menjadi penggerak dan menyebarluaskan pemahaman demokrasi di lingkungan masing-masing.
Dalam sambutannya, Bupati Eisti’anah menyampaikan bahwa pendidikan politik memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman masyarakat mengenai kehidupan demokrasi. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan tumbuh masyarakat yang sadar politik, kritis, cerdas, serta bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurutnya, demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai proses penyelenggaraan pemilihan umum atau kegiatan memilih pemimpin dan wakil rakyat. Lebih dari itu, demokrasi merupakan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta turut mengawal jalannya pemerintahan.
Ia menegaskan, setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang setara dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, partisipasi politik harus terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, gender, usia, maupun kondisi fisik.
“Partisipasi Politik Inklusif untuk Semua mengandung makna bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses demokrasi. Tidak boleh ada masyarakat yang merasa tertinggal, tidak didengar, ataupun tidak memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingannya,” kata Eisti’anah.
Bupati Demak Dorong Percepatan Aktivasi IKD dan Pelayanan Adminduk hingga Tingkat Desa
Sementara itu, Kepala Bakesbangpol, Kendarsih Iriani, menjelaskan bahwa kegiatan pendidikan politik tersebut bertujuan memberikan edukasi, pemahaman, dan wawasan kepada masyarakat, khususnya pengurus PKK, mengenai pentingnya partisipasi politik yang inklusif dalam kehidupan demokrasi.
Menurutnya, demokrasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun penyelenggara pemilu, melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga negara.
“Melalui pendidikan politik ini, kita ingin mendorong terciptanya masyarakat yang sadar politik, memiliki kepedulian terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mampu menggunakan hak dan kewajiban politiknya secara bertanggung jawab,” jelasnya.
Baca Juga: Bukan Sekadar Tilang, Operasi Zebra Candi di Demak Utamakan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat
Kunjungi Youtube: Matapadma


