Tambak Mati Akibat Tanggul Tol, Petani Bedono–Purwosari Mengadu ke DPRD Demak

Demak, Matapadma– Penutupan total tanggul laut proyek jalan tol berdampak serius terhadap kehidupan para petambak di Desa Bedono dan Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Selama kurang lebih lima bulan terakhir, tambak-tambak yang sebelumnya produktif kini tidak lagi menghasilkan, sehingga perekonomian warga mengalami penurunan drastis.

Hal tersebut disampaikan pendamping Aliansi Petani Tambak Desa Purwosari dan Bedono, Ulil Albab, saat audiensi bersama Komisi B DPRD Kabupaten Demak di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Demak, Kamis (29/1/2026). Ia menjelaskan bahwa petambak terdampak berada di Dusun Morosari, Pandansari, dan Tonosari di Desa Bedono, serta Dusun Ndeles di Desa Purwosari, yang masuk dalam kawasan proyek tanggul laut jalan tol.

“Selama puluhan tahun tambak-tambak ini produktif. Setiap hari warga bisa memperoleh penghasilan Rp100 ribu hingga Rp200 ribu dari udang dan ikan, ditambah penghasilan musiman dari bandeng dan kerang. Namun sejak sekitar lima bulan terakhir, tidak ada hasil sama sekali,” ujar Ulil Albab.

Menurutnya, tambak-tambak tersebut merupakan tambak air asin yang menjadi sumber penghidupan utama warga. Mayoritas petambak merupakan petambak murni dengan tingkat pendidikan terbatas, bahkan sebagian besar hanya lulusan sekolah dasar, sehingga sepenuhnya menggantungkan hidup dari hasil tambak.

Ulil menyebutkan, setelah dilakukan audiensi dengan pihak pengelola tol di Kantor Genuk, diperoleh keterangan bahwa penutupan tanggul bersifat permanen. Hal tersebut berarti potensi tambak yang selama ini dikelola warga akan hilang secara permanen.

Bantu Warga Terdampak Banjir, Polres Demak Distribusikan 200 Paket Sembako

“Kami sangat menyayangkan tidak adanya sosialisasi sebelumnya. Warga tidak pernah diberitahu bahwa akan ada penutupan total yang berdampak langsung pada matinya tambak,” katanya.

Akibat minimnya sosialisasi, para petambak telah terlanjur mengeluarkan biaya untuk persiapan tambak, seperti pemasangan waring, bambu, serta pembelian bibit bandeng dan kerang. Namun seluruh upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan justru menimbulkan kerugian.

Ulil juga mempertanyakan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dari proyek tersebut, mengingat pembangunan jalan tol merupakan Proyek Strategis Nasional. Ia menilai tidak terlihat adanya monitoring terhadap dampak sosial dan ekonomi yang dialami masyarakat di wilayah Morosari dan Purwosari.

“Faktanya masyarakat tidak tahu apa-apa, tiba-tiba kehilangan penghasilan. Padahal mereka memiliki keluarga dan anak-anak yang harus disekolahkan,” ujarnya.

Upaya penyelesaian, lanjut Ulil, telah dilakukan dengan menyurati Bupati, Sekretaris Daerah, Camat, serta pihak pengelola tol. Selain itu, audiensi juga telah dilakukan bersama Ketua DPRD Kabupaten Demak, setelah janji fasilitasi ke pemerintah daerah tidak kunjung terealisasi sejak awal Januari hingga akhir bulan.

Muslimat NU Bonang Gelar Pengajian Selapanan dan Khotmil Qur’an, Hadirkan Ketua DPRD Demak

Meski mendukung pembangunan jalan tol demi kepentingan masyarakat luas, Ulil menegaskan bahwa pemerintah dan pengelola proyek tidak boleh mengesampingkan masyarakat lokal yang terdampak langsung.

“Pembangunan harus tetap memperhatikan aspek kemanusiaan. Sampai sekarang, dampak sosial dan ekonomi yang dialami petambak belum mendapatkan perhatian yang semestinya,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Demak, Tatiek Soelistijani, mengatakan bahwa para petani tambak menyampaikan aspirasi terkait dampak pembangunan jalan tol dan tanggul laut yang menyebabkan tambak mereka tidak lagi dapat dialiri air laut. Akibatnya, tambak yang sebelumnya menjadi sumber penghasilan utama kini tidak produktif.

“Harapan kami, pemerintah pusat dapat memberikan ganti rugi atau solusi lain bagi para petani tambak yang terdampak,” kata Tatiek. Ia juga menegaskan perlunya evaluasi dan perhitungan kerugian yang dialami petani tambak akibat pembangunan tersebut.

Menurutnya, saat ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Demak tengah melanjutkan komunikasi dengan pemerintah pusat guna mencari langkah terbaik dalam menyikapi kerugian tersebut. Dari sisi perikanan, pemerintah daerah juga menyarankan adanya sosialisasi kepada masyarakat untuk beralih ke budidaya ikan air tawar, mengingat akses air laut telah tertutup secara permanen.

Baca Juga: Polres Demak Matangkan Pengamanan Liga 4 Jateng Lewat Rakor Lintas Sektoral

Kunjungi Youtube: Matapadma