Demak, Matapadma- Kebijakan pemerintah pusat memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 turut berdampak signifikan pada Kabupaten Demak. Pemerintah pusat diketahui menurunkan alokasi TKD secara nasional sebesar 29,34 persen dari Rp919 triliun menjadi Rp693 triliun. Di Demak sendiri, pemangkasan mencapai Rp239 miliar.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Demak menyiapkan sejumlah langkah antisipatif, salah satunya melakukan efisiensi anggaran sebesar 30 persen di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Bupati Demak Eisti’anah menyampaikan bahwa kebijakan pemangkasan TKD tersebut tentu berpengaruh terhadap pelaksanaan program-program daerah.
“Dengan adanya pemangkasan TKD ini memang harus dilakukan penyesuaian bersama. Untuk Demak sebesar Rp239 miliar, dan pemangkasan ini juga berdampak pada Dewan. Pemkab melakukan efisiensi, seluruh kegiatan di OPD dilakukan pemotongan sebesar 30 persen,” jelas Bupati Eisti’anah usai rapat paripurna persetujuan bersama APBD Demak 2026, Kamis malam (27-11-2025).
Meski demikian, Eisti’anah menegaskan bahwa Pemkab tetap mengutamakan program-program prioritas yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami memprioritaskan program-program yang sudah direncanakan, khususnya yang menyentuh langsung masyarakat. Ini tetap kami kerjakan sambil melihat urgensinya. Untuk pemotongan anggaran, kami fokuskan pada OPD,” ujarnya.
Ia menyadari bahwa kebijakan pusat tersebut berdampak pada berbagai program yang telah dirancang sebelumnya. Namun, Pemkab berkomitmen untuk terus melakukan kolaborasi antar sektor agar berbagai kegiatan penting tetap dapat berjalan meski dengan anggaran terbatas.
“Pasti berdampak. Kami berupaya mengkolaborasikan anggaran agar bisa menjawab kebutuhan kegiatan. Tema tahun ini adalah efektif dan efisien. Ini kami gelorakan dan sosialisasikan kepada seluruh ASN. Contohnya dalam penanganan stunting, kita bisa kerjakan bersama,” bebernya.
Salah satu program prioritas yang akan terus dimasifkan adalah normalisasi sungai. Langkah ini menjadi penting setelah Demak mengalami banjir besar pada 2024. Selain sebagai upaya mitigasi bencana, normalisasi juga mendukung ketahanan pangan yang menjadi prioritas nasional.
Senam Sehat USM Hadir Dua Kali di November, Dorong Mahasiswa Lebih Aktif dan Bebas Stres
“Kita mengambil hikmah dari kejadian banjir 2024, sehingga normalisasi sungai menjadi fokus utama. Ini sekaligus untuk mendukung ketahanan pangan,” terangnya.
Tak hanya itu, Pemkab Demak juga berkomitmen meningkatkan kualitas infrastruktur, termasuk perbaikan jalan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU).
“Perbaikan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten akan kami masifkan. Kami juga terus berkoordinasi dengan BP2JN untuk ruas yang menjadi kewenangan pusat maupun provinsi. Untuk PJU, meski bukan kewenangan kami, tetap kami anggarkan setiap tahun karena ini kebutuhan masyarakat,” jelas Bupati Eisti’anah.
Ia menegaskan bahwa seluruh sektor membutuhkan perhatian, namun dengan anggaran minim, komunikasi dan sinergi dengan pemerintah pusat akan semakin diperkuat.
“Semuanya memang membutuhkan prioritas, tetapi dengan anggaran terbatas, tentu kita akan lebih intens berkomunikasi dengan pusat terkait berbagai kebutuhan tersebut,” pungkasnya.
Kunjungi Youtube: Matapadma
Hari ini : 455
Bulan ini : 6648
Tahun ini : 6648
Total Kunjungan : 307629
Who's Online : 8