Wakil Ketua DPRD: Pemerintah Harus Optimalkan Pengelolaan Sungai di Demak

Demak, Matapadma— Persoalan banjir yang kerap melanda wilayah Demak kembali menjadi sorotan. Kondisi geografis daerah yang berupa dataran rendah membuat wilayah ini rentan terhadap banjir, baik akibat kiriman air dari daerah hulu maupun banjir rob dari laut.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak, Maskuri, menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya antisipasi sejak musim kemarau. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pengalaman cuaca ekstrem yang hampir terjadi setiap tahun di wilayah Demak.

“Sebetulnya antisipasi Pemerintah Demak itu sudah sejak musim kemarau. Pengalaman musim ekstrem setiap tahun sudah ada, seperti tanggul jebol dan banjir,” ujar Maskuri saat ditemui di Kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Senin (09-03-2026).

Ia menjelaskan, banjir di Demak umumnya disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, kiriman air dari daerah hulu seperti Purwodadi dan Boyolali. Kedua, banjir rob akibat pasang air laut yang masuk ke kawasan pesisir.

Wakil Ketua DPRD Demak: MBG Tingkatkan Kepercayaan Publik terhadap Presiden Prabowo

Selain itu, kondisi sungai yang menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta pengelolaannya oleh Balai Besar Wilayah Sungai dinilai masih belum optimal. Akibatnya, masyarakat Demak sering menjadi pihak yang paling terdampak ketika banjir terjadi.

Meski demikian, Maskuri optimistis kondisi Demak akan membaik di masa mendatang. Salah satu harapan datang dari rencana pembangunan infrastruktur strategis berupa jalan tol di jalur Pantura.

Menurutnya, pembangunan jalan tol yang direncanakan hingga wilayah Gresik dapat menjadi terobosan untuk membantu mengatasi persoalan rob dan abrasi di kawasan pesisir.

“Jalan tol Pantura menjadi sebuah terobosan dan bisa menjadi solusi dari persoalan rob dan abrasi,” kata Maskuri yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Demak.

Perbaikan Betonisasi Jalur Pantura Demak Capai 90 Persen, Ditargetkan Rampung H-10 Lebaran

Selain menyoroti persoalan infrastruktur, Maskuri juga menyinggung dampak program MBG terhadap penciptaan lapangan kerja. Secara nasional, program tersebut diperkirakan mampu menyerap lebih dari satu juta tenaga kerja.

Di Kabupaten Demak sendiri, keberadaan sekitar 140 SPPG yang masing-masing mempekerjakan puluhan orang dinilai mampu membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Tenaga kerja yang terlibat mulai dari asisten lapangan, karyawan, hingga relawan yang menangani proses persiapan, memasak, pemorsian, hingga distribusi makanan.

Tidak hanya itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar lokasi juga turut merasakan manfaat karena produk mereka dimanfaatkan untuk mendukung operasional program tersebut.

Maskuri berharap berbagai program pemerintah yang berpihak kepada masyarakat dapat terus berjalan secara berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung masa depan generasi muda Indonesia.

Baca Juga: AMPERA Bonang Berjuang dan Berbagi untuk Masyarakat Pesisir

Kunjungi Youtube: Matapadma