Gerakan Peduli Demak Soroti Tata Kelola Proyek Konstruksi Dinas PU

Demak, Matapadma – Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Peduli Demak menyuarakan keprihatinan terhadap tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Demak, khususnya dalam pengelolaan pekerjaan konstruksi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinputaru) Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

Ketua Gerakan Peduli Demak, Fadchurrohman, mengatakan bahwa pihaknya menilai pengelolaan proyek konstruksi belum sepenuhnya berpihak kepada pelaku jasa konstruksi lokal.

“Kami masyarakat Demak yang tergabung dalam Gerakan Peduli Demak menyuarakan rasa kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan daerah, khususnya terkait pengelolaan pekerjaan konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Demak,” kata Fadchurrohman usai audiensi bersama Kepala Dinputaru Kabupaten Demak, Amir Mahmud, di Aula Kantor Dinputaru, Senin (22/12/2025).

Ia menilai, pelaksanaan lelang proyek konstruksi melalui LPSE Tahun Anggaran 2025 menunjukkan ketidakseimbangan, karena banyak paket pekerjaan justru dimenangkan oleh perusahaan jasa konstruksi dari luar daerah, seperti Kabupaten Kudus, Kota Semarang, dan Kabupaten Karanganyar.

Konflik Pengelolaan Makam Sunan Kalijaga Mulai Temui Titik Terang, Jalur Adat dan Musyawarah Kembali Digaungkan

Menurutnya, kondisi tersebut berdampak pada hilangnya potensi pendapatan pajak daerah dari sektor jasa konstruksi. Selain itu, hal ini dinilai mencerminkan lemahnya pembinaan dan pemberdayaan pelaku jasa konstruksi lokal oleh Pemerintah Kabupaten Demak, khususnya Dinas PU.

“Atas situasi ini, kami menilai Dinas PU Kabupaten Demak belum optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama dalam membina dan melindungi masyarakat jasa konstruksi lokal,” ujarnya.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, Gerakan Peduli Demak menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya menuntut Kepala Dinas PU Kabupaten Demak mundur dari jabatannya karena dinilai tidak mampu menjalankan fungsi pembinaan terhadap masyarakat jasa konstruksi lokal. Selain itu, mereka juga mendesak agar Dinas PU lebih melibatkan dan memberdayakan pelaku jasa konstruksi Kabupaten Demak dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBD.

Gerakan Peduli Demak juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan koordinasi secara berkelanjutan guna meningkatkan kompetensi serta daya saing penyedia jasa konstruksi lokal. Mereka turut mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan penelusuran dan pemeriksaan di lingkungan Dinas PU apabila ditemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran regulasi yang berlaku.

Fadchurrohman berharap pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan pelaksanaan lelang proyek konstruksi, agar pembangunan infrastruktur di Kabupaten Demak benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat lokal serta berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak, Amir Mahmud, menyambut baik kritik dan masukan yang disampaikan oleh Gerakan Peduli Demak.

Pengamanan Natal dan Tahun Baru 2025, Polres Demak Kerahkan Ratusan Personel

“Kami menyambut baik kritik dan masukan ini, karena merupakan bagian dari kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan pekerjaan pemerintah,” ungkapnya.

Amir menjelaskan bahwa terdapat tiga poin utama yang menjadi perhatian masyarakat, yakni peran Dinas PU dalam mengkondisikan proses di LPSE, peluang pengadaan yang dapat dilaksanakan oleh penyedia lokal, serta potensi pajak dan retribusi daerah. Namun demikian, ia menegaskan bahwa proses pengadaan harus tetap dilakukan secara terbuka dan kompetitif, sehingga memungkinkan penyedia dari luar daerah untuk ikut berpartisipasi.

Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya pembinaan jasa konstruksi, termasuk bimbingan teknis dan sertifikasi tenaga kerja, guna meningkatkan kualitas dan kemampuan pelaku jasa konstruksi lokal.

“Saya kira dalam tiga tahun terakhir kami sudah cukup intensif melakukan pembinaan jasa konstruksi,” ujarnya.

Baca Juga: IJTI Muria Raya Dorong Video Kreatif Desa Jadi Rujukan Kebijakan Daerah

Kunjungi Youtube: Matapadma