Demak, Matapadma – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Demak, Jawa Tengah, menegaskan fokus tugas pokok dan fungsinya pada rehabilitasi mangrove di kawasan pesisir. Hingga tahun 2025, sedikitnya 500 hektare mangrove telah ditanam sejak program berjalan pada 2013.
Subkor Pemeliharaan Sumberdaya Alam DLH Demak, Eko Arianto, menyampaikan bahwa kerusakan mangrove paling parah terjadi di wilayah Bedono, Kecamatan Sayung, akibat abrasi dan gelombang tinggi.
“Abrasi sangat tinggi, ditambah kerusakan ekosistem. Sejak tahun 2000 sudah ada kerusakan dan hingga kini belum ada langkah signifikan untuk Bedono,” ujar Eko, Jum’at- (15-8-2025).
Maslikhatun Menang Sepeda Listrik di Jalan Sehat Hari Koperasi ke-78 Kabupaten Demak
Eko menjelaskan, pemulihan mangrove membutuhkan waktu lama karena faktor abrasi dan perubahan ekosistem. DLH sendiri menggunakan dua metode penanaman, yakni silvofishery (padukan mangrove dengan perikanan) dan metode intensif dengan jarak 1×1 meter untuk kawasan yang sangat kritis.
Kerusakan mangrove berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat pesisir.
“Tambak hilang, mata pencarian berkurang, pemukiman rusak, hingga infrastruktur jalan. Semua itu menimbulkan biaya tinggi yang membebani APBD,” jelasnya.
Meski begitu, kondisi mangrove di Demak saat ini dinilai “lumayan”. Hanya saja, menurut Eko, upaya rehabilitasi masih terus berlomba dengan kerusakan yang terjadi. Keberadaan sabuk pantai tol Semarang–Demak disebut cukup membantu pertumbuhan mangrove, terutama di kawasan Sriwulan, Morosari, meskipun dampaknya masih terbatas.
Jagat Mandala, Kambing PE Raksasa Senilai Rp90 Juta Jadi Primadona di Demak Expo 2025
Selain pemerintah, dukungan juga datang dari berbagai pihak. CSR dari Pertamina, PLN, Pelindo, serta lembaga internasional seperti OISCA Jepang dan Wetland International ikut mendukung penanaman dan penelitian mangrove di Demak. Salah satunya melalui pembangunan APO (Artificial Permeable Offshore) di Timbul Sloko menggunakan bahan bispeton untuk menahan sedimentasi sebelum ditanami mangrove.
“Kalau untuk skala kecil seperti APO sudah jalan, tapi kalau skala besar sesuai standar nasional kami masih menunggu arahan pusat,” kata Eko.
Dengan sinergi pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendukung, DLH Demak optimistis rehabilitasi mangrove akan terus berkembang dan memberikan perlindungan bagi pesisir sekaligus manfaat ekonomi bagi warga.
Baca Juga: Sekda Demak Bagikan Ribuan Bendera Merah Putih untuk Sambut HUT ke-80 RI
Kunjungi YouTube: Matapadma
Hari ini : 367
Bulan ini : 6661
Tahun ini : 78797
Total Kunjungan : 235749
Who's Online : 8